OKU – Kembali mencuat dugaan penyimpangan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Kali ini giliran SD Negeri 15 OKU yang menjadi sorotan. Sekelompok masyarakat yang didampingi oleh awak media resmi menyerahkan laporan pengaduan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Selasa (21/4/2026).
Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Jimmy, yang mewakili unsur masyarakat peduli pendidikan. Dalam aduannya, pihaknya menyoroti adanya indikasi mark up atau pembengkakan anggaran dalam realisasi penggunaan dana BOS tahun anggaran 2025.
"Kami melaporkan hal ini berdasarkan temuan adanya ketidaksesuaian antara realisasi fisik dengan nilai anggaran yang tertera. Salah satu contohnya adalah proyek pelebaran halaman dan pemasangan paving block di area sekolah," ujar Jimmy.
Menurut keterangan dan pengamatan di lapangan, volume pekerjaan yang terlihat dinilai sangat sedikit, namun nilai anggarannya disebutkan cukup besar. Hal ini memunculkan kecurigaan adanya permainan anggaran yang merugikan keuangan negara.
Selain soal mark up anggaran, laporan ini juga menyoroti tindakan kepala sekolah yang dinilai tidak profesional. Disebutkan bahwa ada upaya intimidasi dengan cara menyuruh pihak-pihak yang diduga preman untuk mencari dan menanyakan identitas awak media yang memberitakan kasus ini.
"Kami juga melaporkan soal tindakan kepala sekolah yang melibatkan unsur premanisme untuk menekan pihak media. Ini tindakan yang sangat salah dan mencoba menutupi kebenaran," tegasnya.
Jimmy berharap Kejaksaan Negeri OKU dapat menanggapi laporan ini dengan serius dan kooperatif. Pihaknya ingin agar kasus ini disidik sampai tuntas demi menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam dunia pendidikan.
"Kami harap kejaksaan bisa turun tangan. Agar dana BOS yang seharusnya untuk kemajuan sekolah dan siswa, benar-benar tersalurkan tepat sasaran dan tidak ada lagi yang dikorupsi atau dimark up," pungkasnya.
(Tim)