MUARA ENIM – Suara penegakan hukum kembali bergema keras di Bumi Serasan Sekundang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melancarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Sumatera Selatan, yang kali ini langsung menyasar jajaran pucuk pimpinan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Aksi tegas ini digelar sejak Senin malam (8/6/2026) hingga dini hari Selasa, berjalan senyap namun berdampak luar biasa.
Dari informasi yang berhasil dihimpun awak media, sejumlah tokoh penting telah diamankan tim penindak KPK. Di antaranya adalah Bupati Muara Enim, H. Edison, mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rusdi Hairullah, S.STP., serta Sekretaris Dinas Pendidikan Abi Nur Wardani. Selain para pejabat, turut diamankan pula sejumlah pihak pengusaha atau penyedia barang dan jasa, sehingga jumlah keseluruhan yang dibawa untuk diperiksa mencapai hampir sepuluh orang.
Segera setelah pengamanan, tim penyidik bergerak cepat melakukan langkah pengamanan barang bukti. Beberapa lokasi strategis langsung disterilkan dan dipasangi segel resmi milik lembaga antirasuah. Di antaranya: Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ruang Kerja Bupati, Ruang Kerja Asisten Bupati, hingga Ruang Perencanaan di lingkungan pemerintahan setempat. Penyegelan ini bertujuan tegas agar tidak ada dokumen, catatan keuangan, maupun berkas elektronik yang dihapus, diubah, atau disembunyikan guna menutupi jejak perkara.
Seluruh pihak yang diamankan langsung diterbangkan dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan mendalam dan dipertanyakan keterlibatannya dalam dugaan penyalahgunaan wewenang serta kerugian keuangan daerah.
Merespon langkah berani tersebut, Ketua Ormas Jerat DPW Sumsel menyampaikan dukungan sepenuhnya serta Apresiasi setinggi‑tingginya. Melalui pernyataan resminya, Ormas Jerat DPW Sumsel menilai operasi ini sebagai langkah pembersihan yang sangat dinanti masyarakat, sekaligus menjadi gerbang luas untuk menelusuri hingga tuntas segala bentuk penyimpangan anggaran, rekayasa proyek, hingga tata kelola pengadaan yang selama ini merugikan rakyat.
“Kami sangat mengapresiasi kehadiran tim KPK. Ini bukti nyata hukum tidak pandang pangkat maupun jabatan. Kami berharap perkara ini menjadi titik balik lahirnya pemerintahan yang bersih, terbuka, dan benar‑benar bertanggung jawab,” tegas pernyataan Romlan Bayu Ketua Ormas Jerat DPW Sumsel
Hingga berita ini dimuat, tim penyidik masih terus bekerja menelusuri jejak keuangan dan keterlibatan pihak lain yang diduga turut menikmati aliran dana tak sah. Masyarakat pun berharap langkah ini tidak berhenti sekadar pada penangkapan, melainkan berlanjut hingga ke pengadilan dan pengembalian seluruh kerugian negara.(Red)