 |
| Sumber fhoto: animasi Google |
MUARA ENIM – Seolah-olah tak mendapat pelajaran apa pun meski Kepala Daerahnya baru saja ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), oknum pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim ternyata masih berani bersikap angkuh, menutup mata, menutup telinga, dan sengaja membiarkan kerugian negara terus berlanjut.
Hal ini terbukti nyata ketika awak Media Sumsel Terkini News menanyakan secara tegas hasil pemeriksaan dan tindak lanjut yang seharusnya dilakukan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Muara Enim terkait kondisi memprihatinkan serta dugaan kuat penyalahgunaan Dana BOS di SD Negeri 10 Tanjung Agung Melalui Pesan Singkat Via WhatsApp di nomor +62 812-7149-xxx , sampai Detik ini jawabannya sama sekali tak ada. Ia diam seribu bahasa, menghindar, seolah tak pernah tahu ada laporan, tak pernah tahu ada temuan, padahal sudah jelas‑jelas diketahui, diperiksa tim dinas, namun tak pernah ditindak.
Sebagaimana telah diungkap sebelumnya, SD Negeri 10 Tanjung Agung sampai saat ini kondisinya masih sama rusaknya: atap bocor, langit‑langit berlubang, pintu‑jendela rapuh tak tertutup, tempat wudhu dan kamar kecil rusak parah dan tak berfungsi — padahal setiap tahunnya sekolah ini menerima dan membelanjakan puluhan juta rupiah khusus untuk pemeliharaan dan perbaikan fasilitas.
Yang makin mencengangkan, Kepala Sekolah sendiri secara tertulis sudah mengakui terus terang: “Seluruh kerusakan yang ada di foto itu belum sama sekali dimasukkan ke dalam rencana maupun anggaran pemeliharaan.” Ia juga mengakui secara jujur bahwa sudah ada tim beranggotakan 6 orang dari Dinas Pendidikan yang turun meninjau dan memeriksa selama hampir 3 jam lamanya. Namun sampai berbulan‑bulan berlalu, tak ada perbaikan, tak ada pemeriksaan pertanggungjawaban, tak ada satu pun tindakan tegas.
Saat awak media menanyakan jawaban langsung kepada Kabid SD: “Ke mana hasil pemeriksaan itu? Kenapa tak ada tindakan? Kenapa anggaran tetap dicairkan padahal kerusakan tak pernah diperbaiki?” — pejabat itu memilih bungkam total, tak mau menjawab pesan, seolah memiliki kekebalan hukum tersendiri.
Diduga Sikap diam, menghindar, dan tak mau bertanggung jawab itu kini makin menegaskan satu fakta yang tak terbantahkan: Ini bukan sekadar kelalaian, melainkan sengaja membiarkan, sengaja melindungi, dan sengaja menutupi kejahatan keuangan negara. Kabid SD tahu betul ada kerusakan, tahu dana keluar, tahu tak ada hasil — tapi tetap diam dan membiarkan.
Padahal baru saja Bupati Muara Enim ditangkap KPK sebagai peringatan paling keras bahwa tak ada jabatan yang kebal hukum. Tapi nyatanya pejabat ini seolah tak takut, seolah merasa dilindungi, terus menutup mulut dan membiarkan praktik kotor berjalan terus‑menerus.
“Kalau benar bersih, kenapa tak berani menjelaskan hasil pemeriksaannya? Kalau benar mengawasi, kenapa biarkan uang jutaan rupiah habis tanpa jejak? Diamnya Kabid SD itu adalah pengakuan paling nyata: ia ikut bersekongkol atau paling tidak sengaja melindungi kepala sekolah yang telah merugikan negara,"
Dengan terbitnya berita ini dan berdasarkan azas praduga tak bersalah,kami meminta kepada KPK RI,Kejati Sumsel,Kejaksaan Negeri Muara Enim, Inspektorat Kabupaten, hingga tim penyidik KPK yang kini sedang menangani kasus besar di daerah ini: Jangan sampai oknum seperti Kabid SD ini lolos begitu saja. Ia adalah bukti nyata bahwa meski pimpinannya sudah jatuh, masih ada yang berani terus bermain aman, menutup mata, dan menjadikan jabatan tameng melindungi kejahatan.
“Tindakan Kabid SD ini makin menguatkan dugaan: ada jaringan perlindungan yang sampai hari ini belum terputus. Diamnya dia sama artinya menantang hukum. Kami takkan diam, sampai pertanggungjawaban itu duduk sejajar di meja hukum bersama bukti‑bukti lengkap yang kami miliki,” tegas awak media.
Hingga berita ini dimuat, Kabid Pendidikan Dasar Kabupaten Muara Enim tetap tak memberikan satu pun penjelasan.
*(Tim)